Aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks, baik dari sisi produk, layanan dan penggunaan teknologi informasi, serta kondisi Pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan berbagai modus operandi yang semakin beragam dan maju. Oleh karena itu, komitmen dalam penguatan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor jasa keuangan Indonesia menjadi sangat krusial.

Penyedia Jasa Keuangan atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence-CDD) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah atau Walk in Customer (WIC).  Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence-EDD) adalah Tindakan CDD yang lebih mendalam yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan terhadap Calon Nasabah, Walk in Customer (WIC), atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person-PEP).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 39/POJK.05/2015 untuk pertama kalinya mengatur tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Non-Bank dan diperbaharui dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang terbit dan berlaku sejak tanggal  16 Maret 2017 dan disempurnakan lagi dengan terbitnya SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan