Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pembaca, khususnya terkait regulasi berupa POJK No.46 tahun 2024 yang terdiri dari 376 halaman. POJK ini diberlakukan bagi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura. Secara umum, yang diatur sebagai berikut:
| Aspek/Substansi | POJK 46/2024 | Dampak Utama |
|---|---|---|
|
Kepemilikan & Pemilik Manfaat |
Wajib daftar pemegang saham hingga beneficial owner, termasuk daftar perusahaan terkait |
Transparansi kepemilikan meningkat, pencegahan penyalahgunaan dan kejahatan keuangan |
|
Modal Inti Minimum |
Modal inti min. Rp100 miliar, rasio modal inti terhadap modal setor min. 50% |
Penguatan permodalan, mendorong konsolidasi, hanya perusahaan sehat yang bertahan |
|
Batas Maksimum Pembiayaan (BMPP) |
BMPP ke pihak terkait max 50% modal, ke debitur individu max 20%, kelompok max 50% |
Diversifikasi risiko, mencegah konsentrasi kredit, menjaga kesehatan portofolio |
|
Pemisahan UUS |
UUS wajib dipisah jika syarat modal/aset tercapai, waktu pemisahan max 12 bulan |
Penguatan tata kelola syariah, mendorong pertumbuhan UUS yang sehat dan mandiri |
|
Mitigasi Risiko |
Wajib asuransi kredit/penjaminan, fidusia/agunan, analisis kelayakan debitur |
Perlindungan terhadap risiko gagal bayar, meningkatkan prudent lending |
|
Digitalisasi & Layanan Digital |
SOP TI, SDM TI bersertifikat, audit trail, keamanan data, credit scoring wajib |
Standar layanan digital naik, perlindungan konsumen dan data lebih kuat |
|
Pelaporan & Transparansi |
Laporan keuangan bulanan & tahunan, proyeksi keuangan, laporan likuidasi rinci |
Pengawasan OJK lebih efektif, transparansi dan akuntabilitas perusahaan meningkat |
|
Restrukturisasi & Penilaian Piutang |
Penetapan kualitas piutang sama untuk 1 debitur, restrukturisasi wajib analisis mendalam |
Penanganan kredit bermasalah lebih prudent, kualitas aset lebih terjaga |
|
Likuidasi & Penutupan Usaha |
Proses likuidasi rinci: laporan aset, kewajiban, penyelesaian hak & kewajiban, pelaporan |
Perlindungan hak kreditur, debitur, dan pegawai lebih terjamin |
|
Sanksi & Pengawasan |
Sanksi administratif lebih tegas, larangan jadi pengurus, pembekuan usaha, pembatasan usaha |
Disiplin industri meningkat, mendorong kepatuhan dan tata kelola yang baik |
|
Asosiasi & Literasi Keuangan |
Wajib anggota asosiasi, rencana literasi & inklusi keuangan |
Penguatan peran asosiasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional |
|
Prinsip Perlindungan Konsumen |
Wajib penerapan prinsip perlindungan konsumen, APU PPT, antifraud |
Kepercayaan masyarakat meningkat, risiko fraud dan pencucian uang ditekan |
|
Penyesuaian Standar Akuntansi |
Komponen modal dan ekuitas mengikuti standar OJK dan SAK |
Pengawasan permodalan lebih kokoh, tidak bias oleh komponen lain dalam ekuitas |
Secara khusus yaitu jika dipisahkan berdasarkan 4 (empat) jenis Lembaga Jasa Keuangan, maka penulis telah memetakan dalam bentuk tabel yang lebih spesifik, termasuk referensi pasal terkait sebagai berikut:
| Aspek/Substansi | Perusahaan Pembiayaan | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | Perusahaan Modal Ventura | Dasar/Pasal Terkait |
|---|---|---|---|---|
|
Definisi & Ruang Lingkup |
Perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan barang/jasa bagi masyarakat |
Badan hukum khusus untuk pembiayaan infrastruktur fisik/non-fisik |
Usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pendanaan jangka waktu tertentu pada Mitra Usaha |
Pasal 1, Penjelasan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 10 |
|
Prinsip & Tujuan |
Penguatan tata kelola, efisiensi, dan perlindungan konsumen |
Penegasan prinsip transparansi, mitigasi risiko, kelangsungan usaha |
Penguatan ekosistem modal ventura, tata kelola, mitigasi risiko |
Pasal 1, Pasal 10, Penjelasan Umum |
|
Modal Minimal & Rasio Permodalan |
Memenuhi ketentuan lama (peraturan terdahulu) dan disesuaikan dengan aktivitas usaha |
Modal disetor minimal Rp2 triliun sejak izin, wajib rasio permodalan min. 10% setiap waktu |
Modal dan tata kelola organisasi diperjelas, sesuai kebutuhan usaha |
Pasal 8, Pasal 46 (PPI), Pasal 10 (PMV) |
|
Kesehatan Keuangan |
Harus memenuhi Tingkat Kesehatan min. Komposit 2 dan mengikuti penilaian OJK |
ContentPenegakan prinsip kesehatan keuangan dan transparansi |
Penekanan pada prinsip likuiditas, profil risiko, dan mitigasi |
Pasal 89, Pasal 94, Pasal 73A, Pasal 25 (PPb, PPI, PMV) |
|
Mitigasi Risiko
|
Wajib mengalihkan risiko melalui asuransi kredit/penjaminan, dan analisis risiko transparan |
Prosedur mitigasi risiko wajib (penjaminan, asuransi, hak tanggungan, dll) |
Kewajiban mitigasi risiko dalam setiap aktivitas pembiayaan modal ventura |
Pasal 26 (PPb), Pasal 20 (PPI), Pasal 25 (PMV) |
|
Perlindungan Konsumen |
Penekanan perlindungan data pribadi dan konsumen |
Kewajiban keterbukaan laporan keuangan auditan di website (paling lambat 31 Mei 2026) |
Penekanan mekanisme perlindungan terhadap Mitra Usaha |
Pasal 11, Pasal 64A, Pasal 18, Pasal 25 |
|
Sanksi & Pengawasan |
OJK berwenang minta rencana pemenuhan pelanggaran dan sanksi administratif bertahap |
OJK satu-satunya yang dapat mendaftarkan permohonan pernyataan pailit/PKPU & pencabutan izin; sanksi administratif lebih ketat |
OJK tingkatkan efektivitas pengawasan & sanksi, termasuk permintaan rencana pemenuhan pelanggaran |
Pasal 117A (PPb), Pasal 73A, 64A, 65 (PPI); Pasal 35 (PMV) |
|
Ketentuan Peralihan/Transisi |
Penyesuaian ke modal dan tata kelola baru; sanksi lama masih berlaku jika tidak bertentangan |
Penyesuaian modal dan pelaporan dalam masa transisi; penyelesaian kewajiban sebelumnya dilanjutkan |
Penyesuaian SDM, organisasi, dan pemenuhan kewajiban lama sesuai ketentuan baru |
Pasal 35, Penjelasan Pasal Peralihan |
Penjelasan Singkat Kolom:
- Definisi & Ruang Lingkup: Masing-masing usaha diatur ulang definisinya agar lebih jelas (Pasal 1, 8, 10).
- Prinsip & Tujuan: Penguatan peran OJK, efisiensi industri, mitigasi risiko, perlindungan konsumen.
- Modal Minimal & Rasio Permodalan: Ada penguatan dan penyesuaian modal (khususnya infrastruktur).
- Kesehatan Keuangan: Standar kesehatan keuangan diperjelas, dan harus dipatuhi setiap saat (Pasal 89, 94).
- Mitigasi Risiko: Opsi mitigasi seperti asuransi dan penjaminan menjadi wajib.
- Perlindungan Konsumen: Perlindungan data dan transparansi ditingkatkan (publikasi laporan auditan untuk PPI).
- Sanksi & Pengawasan: OJK punya wewenang yang lebih kuat dalam pengawasan dan sanksi.
- Ketentuan Peralihan/Transisi: Ada waktu penyesuaian terhadap struktur organisasi, modal, dan perizinan.